MUARO JAMBI, GENTALANEWS.COM – Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Muaro Jambi yang digelar di Teras Mendalo, kawasan Citra Raya City, Senin (3/11/2025) malam.
Acara tersebut menandai berakhirnya masa tugas Heru Anggoro, SH, MH sebagai Kajari Muaro Jambi, yang digantikan oleh Karya Graham Hutagaol, SH, M.Hum, sebagai pejabat baru. Keduanya mendapat sambutan hangat dari jajaran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta turut hadir dalam kegiatan tersebut. Beliau hadir bersama Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno, para kepala OPD, camat, jajaran Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, dan sejumlah undangan lainnya.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Aidi Hatta Bupati menyampaikan apresiasi tinggi atas pengabdian Heru Anggoro selama bertugas di Kabupaten Muaro Jambi. Ia menilai, sinergi antara pemerintahan daerah dan kejaksaan telah terjalin dengan baik dalam mendukung penegakan hukum serta pembinaan aparatur di lingkungan Pemkab Muaro Jambi.
“Atas nama pemerintah daerah danDPRD Muaro Jambi, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Heru. Beliau sosok yang humble, komunikatif dan mudah beradaptasi dalam membangun kolaborasi lintas sektor. Semoga sukses di tempat tugas yang baru,” ujar Aidi Hatta.
Ia juga menyambut hangat kehadiran Kajari baru, Karya Graham Hutagaol, seraya berharap kerja sama yang telah terbangun dapat terus berlanjut bahkan semakin diperkuat di masa mendatang.
“Selamat datang dan selamat bertugas kepada Bapak Karya Graham Hutagaol. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi siap bersinergi untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan,” tambahnya.
Acara pisah sambut tersebut ditutup dengan penyerahan cenderamata dan sesi foto bersama, menandai transisi kepemimpinan di lingkungan Kejari Muaro Jambi yang diharapkan membawa semangat baru dalam menjaga supremasi hukum di daerah.
Perubahan kepemimpinan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah, guna mendukung pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel. (*)
